<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
Sun, 14-Jun-2020

461 Anggota Panwaslu Adhoc Tingkat Kecamatan dan Desa Diaktifkan Kembali

461 Anggota Panwaslu Adhoc Tingkat Kecamatan dan Desa Diaktifkan Kembali

Minggu 14 Juni 2020 sebanyak 156 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan 305 Panitia Pengawas Pemilu Desa yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yang melangsungkan Pilkada, yakni Bantul, Sleman dan Gunungkidul telah diaktifkan kembali secara serentak. Pengaktifan ini dalam rangka melanjutkan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Pengaktifan kembali Panwaslu ad hoc di tingkat kecamatan dan desa ini menandai bahwa pengawas pemilu siap melakukan pengawasan Pemilihan lanjutan di masa Pandemi Covid-19 yang akan dimulai pada 15 Juni 2020. Sebelumnya ada 2 (dua) anggota Panwaslu di Kabupaten Bantul yang mengundurkan diri yakni 1 (satu) orang Panwaslu Kecamatan Dligo dan 1 (satu) orang Panwaslu Kecamatan Kasihan. Pada hari ini juga dilakukan pelantikan Pengganti Antar waktu (PAW) terhadap mereka.

 Pelantikan kedua PAW tersebut dilakukan secara daring oleh Bawaslu Kabupaten Bantul dan disaksikan oleh Bawaslu DIY. Dalam kesempatan ini Bagus Sarwono Ketua Bawaslu DIY yang hadir melalui daring menyampaikan beberapa arahan. Pertama, agar selalu menjaga kesehatan ekstra karena Pilkada lanjutan dilakukan ditengah Pandemi. Kedua, pengawasan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti memakai masker, physical distancing, menghindari kerumunan dan lainnya agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Ketiga, pengawas pemilu harus siap beradaptasi dengan kemungkinan perubahan desain teknis pelaksanaan tahapan dan pengawasan Pilkada yang mengarah makin banyaknya menggunakan teknologi informasi sebagai basis pengawasan.

Pengaktifan ini sebagai tindak lanjut dari keputusan politik 27 Mei 2020 antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta keluarnya regulasi berupa (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur Perubahan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nompr 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; (3) Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang mengatur Pengaktifan Kembali Panwaslu Ad hoc tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dilakukan sebelum tanggal 15 Juni 2020.

Dengan kelanjutan Pilkada dimasa pandemic Covid-19 ini, tugas pengawas pemilu kian berat. Tidak hanya konsen mengawal agar Pilkada berjalan demokratis tetapi juga harus mengindahkan protokol pencegahan Covid-19.

Share this:
Tags:

Leave a Reply

Sosial Media

Agenda Kegiatan

Rakor Sengketa

  • Rabu, 04 Maret 2020 sd Kamis, 05 Maret 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Novotel

    Audiensi FITK UIN Sunan Kalijaga

  • Kamis, 27 Februari 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Kampus UIN

    Pendampingan Bimtek Kehumasan KP

  • Kamis, 27 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kulon Progo

    Audiensi dengan MMTC

  • Jumat, 21 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kampus MMTC Jl. Magelang

    Audiensi dan Dikbud Amikom

  • Jumat, 14 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kampus Universitas Amikom

    Rakor dengan Bawaslu Kab/Ko

  • Kamis, 13 Februari 2020
  • 10:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta

    Rapat Pembahasan Draf PKS dengan ORI dan LOD

  • Rabu, 05 Februari 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu DIY

    Rakor Pengawasan Pembentukan PPK

  • Senin, 27 Januari 2020
  • 10:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu DIY

    Rakor dengan Bawaslu Kab/Ko

  • Rabu, 15 Januari 2020
  • 11:07 WIB
  • Tempat : Bawaslu Kulon Progo

    Rapat dengan LO dan ORI

  • Jumat, 10 Januari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Bawaslu DIY


    Tautan Bawaslu