<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
Wed, 11-Mar-2020

Bawaslu DIY Koordinasi dengan PT TUN Surabaya Terkait Keberatan Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu DIY Koordinasi dengan PT TUN Surabaya Terkait Keberatan Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Surabaya – Bawaslu DIY bersama Bawaslu Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul berkunjung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya untuk melakukan audiensi. Kedatangan Bawaslu DIY bersama 3 (tiga) kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagai bentuk penyamaan persepsi terhadap Keberatan Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Audiensi diterima langsung oleh Ketua PT TUN, Isti Wibowo, Hakim Anggota serta jajaran pejabat di lingkungan PT TUN Surabaya pada Selasa (11/03/2020).

Sutrisnowati, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY menyampaikan, dalam Ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. “Selanjutnya Pasal 144 ayat (1) disebutkan juga bahwa Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan yang bersifat mengikat”, terang Wati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta Pemilihan yang keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan upaya hukum ke PT TUN sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Hal tersebut dilakukan apabila seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan

Menurut Wati, legal standing sengketa banding di PT TUN adalah pasangan calon, dengan obyek sengketa Surat Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. “Sedangkan untuk sengketa proses yang dilakukan sebelum ada obyek sengketa penetapan pasangan calon maka sepenuhnya keputusan ada di Bawaslu”, tegas Wati. (HA)

Share this:
Tags:

Leave a Reply

Sosial Media

Agenda Kegiatan

Rakor Sengketa

  • Rabu, 04 Maret 2020 sd Kamis, 05 Maret 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Novotel

    Audiensi FITK UIN Sunan Kalijaga

  • Kamis, 27 Februari 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Kampus UIN

    Pendampingan Bimtek Kehumasan KP

  • Kamis, 27 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kulon Progo

    Audiensi dengan MMTC

  • Jumat, 21 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kampus MMTC Jl. Magelang

    Audiensi dan Dikbud Amikom

  • Jumat, 14 Februari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Kampus Universitas Amikom

    Rakor dengan Bawaslu Kab/Ko

  • Kamis, 13 Februari 2020
  • 10:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta

    Rapat Pembahasan Draf PKS dengan ORI dan LOD

  • Rabu, 05 Februari 2020
  • 13:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu DIY

    Rakor Pengawasan Pembentukan PPK

  • Senin, 27 Januari 2020
  • 10:07 WIB
  • Tempat : Kantor Bawaslu DIY

    Rakor dengan Bawaslu Kab/Ko

  • Rabu, 15 Januari 2020
  • 11:07 WIB
  • Tempat : Bawaslu Kulon Progo

    Rapat dengan LO dan ORI

  • Jumat, 10 Januari 2020
  • 14:07 WIB
  • Tempat : Bawaslu DIY


    Tautan Bawaslu