<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
Tue, 19-Nov-2019

Dua Aturan Yang Berbeda

gallery_img_7

Yogyakarta. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Banyak perbedaan peraturan yang terdapat di Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Rabu, (19/11/2019)

 Ada beberapa pertentangan yang jelas terlihat antara UU Pemilu dan UU Pilkada tersebut, diantaranya, dalam UU Pemilu, jumlah anggota Bawaslu di kabupaten/ kota ada yang tiga orang, lima orang dan tujuh orang. Sedangkan, dalam UU Pilkada jumlah anggota Bawaslu kabupaten/ kota hanya tiga orang dan bersifat adhoc dan dalam memutuskan perkara pelanggaran administrasi kedudukan Bawaslu yaitu,  Jika dalam UU Pemilu Bawaslu bisa membuat keputusan namun dalam UU Pilkada hanya bersifat rekomendasi. Imbuh “Yasin” Anggota Bawaslu DIY.

Dalam materinya Nasrulloh juga mengatakan UU Pemilu membedakan pengaturan “tugas” dan “wewenang”, sedangkan UU Pemilihan menggabungkan pengaturan keduanya. Disamping itu, tugas Bawaslu Kabupaten/ Kota berdasarkan UU Pemilu lebih banyak dibandingkan tugas Panwas Kabupaten/ Kota, disamping bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.

Dalam Permasalahan Hukum adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada saat ini dibentuk berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, sementara ruang lingkup tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam UU ini adalah terbatas pada pengawasan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU a quo, tidak termasuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 menyebutkan:“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Untuk mengawasi Pemilihan pasca berlakunya UU 7/2017, Bawaslu Kabupaten/ Kota yang ada saat ini disamping tidak memiliki kesesuaian nomenklatur, juga tidak memiliki pedoman kerja kelembagaan pengawasan yang komprehensif pada tingkat UU, mengingat rezim “Pemilu” dalam UU 7/2017 TIDAK mencakup Pemilihan Kepala Daerah. Sementara itu, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sudah dicabut dan tidak berlaku lagi menurut ketentuan Pasal 571 UU 7/2017. Imbuh “nasrulloh”.(sh)

Share this:
Tags:
Revija

Leave a Reply

Sosial Media

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: data_scedules

Filename: front/sidebar.php

Line Number: 4

Backtrace:

File: /home/yogyakartabawas/public_html/application/views/Elements/front/sidebar.php
Line: 4
Function: _error_handler

File: /home/yogyakartabawas/public_html/application/views/Layouts/front.php
Line: 66
Function: view

File: /home/yogyakartabawas/public_html/application/controllers/Informations.php
Line: 284
Function: view

File: /home/yogyakartabawas/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tautan Bawaslu