Angkringan Demokrasi : Bawaslu DIY Bahas Kelebihan dan Tantangan Demokrasi

YOGYAKARTA—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu DIY) menggelar diskusi dalam program Angkringan Demokrasi bertajuk “Kelebihan dan Kriteria Demokrasi” pada Kamis (26/2/2026) di Ruang Rapat Abhipraya dan melalui Zoom dan juga luring. Diskusi dipimpin oleh Drs. Mohammad Najib selaku Ketua Bawaslu DIY  dan diikuti seluruh staf, serta peserta magang dari MMTC dan UTY.

Dalam pemaparannya, Mohammad Najib menjelaskan dinamika sistem politik dunia yang terbagi dalam blok barat yang demokratis dan blok timur yang non-demokratis, sehingga pada akhirnya banyak bertransformasi menuju sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi terbukti mampu menghadirkan kedamaian melalui komunikasi dan negosiasi, tanpa harus menyelesaikan konflik lewat peperangan.

“ Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, namun tetap menjadi pilihan banyak negara karena menjunjung tinggi hak individu dan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, tujuan demokrasi sejalan dengan amanat UUD 1945, yakni melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan berkontribusi pada perdamaian dunia,” paparnya.

Diskusi juga mengulas berbagai kelebihan demokrasi, mulai dari pencegahan kekuasaan otoriter, jaminan hak asasi manusia, kebebasan menentukan nasib sendiri, hingga kecenderungan negara demokratis lebih makmur dan tidak saling berperang.

Namun demikian, peserta mengakui sejumlah kelemahan demokrasi, seperti partisipasi publik yang belum substansial, maraknya politik uang, dominasi elite, polarisasi identitas, serta rendahnya kualitas representasi. Biaya politik yang tinggi juga dinilai menjadi tantangan serius.

Sebagai upaya penguatan demokrasi, berasal dari mahasiswa dan jajaran Bawaslu DIY merekomendasikan penguatan supremasi hukum, reformasi partai politik, pendidikan politik dan literasi digital, serta peningkatan pengawasan partisipatif. Sinergi antara negara, partai politik, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur lima tahunan, tetapi hidup dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

“ Persoalan tersebut bukan semata kesalahan elite atau rakyat. Kemunduran demokrasi merupakan kombinasi elite oportunistik, rakyat yang kurang kritis, dan institusi yang lemah. Meski demikian, secara normatif, tanggung jawab lebih besar tetap berada pada elite yang memegang kekuasaan, sementara rakyat memiliki peran moral dan politik untuk mengawasi serta menolak budaya politik uang.

Foro : Heri

Editor : Tim Humas Bawaslu DIY