Angkringan Demokrasi Bawaslu DIY Bahas Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pengawas Pemilu
|
YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) kembali menggelar forum diskusi dalam program Angkringan Demokrasi dengan mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pengawas Pemilu”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (23/4/2026) di Ruang Abhipraya Bawaslu DIY dan secara daring melalui Zoom, dipimpin oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD) Bawaslu DIY, Agung Nugroho.
Diskusi ini diikuti oleh Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu DIY serta peserta magang dari berbagai perguruan tinggi, antara lain STMM “MMTC”, UTY, UNISA, dan Amikom. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat pemahaman dasar tentang politik, demokrasi, serta peran pengawas pemilu dalam sistem ketatanegaraan modern.
Dalam pemaparannya, Agung Nugroho menjelaskan bahwa dinamika politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang interaksi antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan. Ia mencontohkan bagaimana Jalur Sutra pada masa lampau tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi arena perebutan pengaruh politik antar kekaisaran besar dunia.
“Sejak dulu, perdagangan dan politik berjalan beriringan. Siapa yang menguasai jalur ekonomi, dia juga memiliki kekuatan politik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peristiwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengubah peta kekuasaan dan akses perdagangan dunia. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang menunjukkan bagaimana kontrol politik dapat memengaruhi distribusi ekonomi secara global.
Selain itu, diskusi juga mengangkat konsep antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana perspektif ini memengaruhi kebijakan dan tata kelola negara.
Dalam konteks modern, peserta diajak memahami transformasi sistem politik melalui revolusi di Eropa yang melahirkan prinsip-prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan. Dari proses tersebut, lahir lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadi pilar utama demokrasi saat ini.
Tak kalah penting, teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau turut dibahas sebagai dasar legitimasi kekuasaan modern. Dalam teori ini, kekuasaan negara berasal dari persetujuan rakyat, bukan dari hak mutlak penguasa.
“Negara modern berdiri atas kesepakatan bersama. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pengawas pemilu memiliki peran penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip tersebut,” tegas Agung.
Diskusi ini menegaskan bahwa profesionalisme pengawas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh pemahaman mendalam terhadap sejarah, teori politik, dan nilai-nilai demokrasi.
Melalui program Angkringan Demokrasi, Bawaslu DIY berharap dapat terus membangun kapasitas sumber daya manusia, termasuk generasi muda, agar memiliki perspektif kritis dan komprehensif dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
Foto : Heri
Editor : Tim Humas Bawaslu DIY
