Bahas Demokrasi dan Pemilu dalam Program Angkringan Demokrasi Bawaslu DIY

YOGYAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) menggelar diskusi dalam program Angkringan Demokrasi dengan mengangkat topik “Demokrasi dan Pemilu”, Selasa (28/4/2026) di ruang rapat Abhipraya serta secara daring melalui aplikasi Zoom.

Diskusi dipimpin oleh Mohammad Najib selaku Ketua Bawaslu DIY dan dihadiri Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu DIY serta peserta magang dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya STMM MMTC, UTY, UNISA, dan AMIKOM.

Dalam pemaparannya, Najib menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ia menegaskan bahwa pemilu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, termasuk untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.

“Pemilu adalah jantung demokrasi. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan berbagai kelebihan demokrasi, seperti mencegah kekuasaan absolut, menjamin hak asasi manusia, serta memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai. Demokrasi juga dinilai mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Namun demikian, Najib juga menyoroti sejumlah tantangan dalam praktik demokrasi modern. Ia menyebut adanya tren democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya populisme, pembatasan kebebasan pers, hingga munculnya otoritarianisme baru di berbagai negara.

Dalam konteks Indonesia, peserta diskusi menilai bahwa pelaksanaan pemilu pasca reformasi telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dari sisi keteraturan dan legitimasi. Meski demikian, sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah, seperti praktik politik uang, tingginya biaya kampanye, serta maraknya disinformasi dan polarisasi sosial.

Diskusi juga membahas kelemahan demokrasi dan pemilu, di antaranya proses yang mahal, potensi konflik sosial, serta belum tentu menghasilkan pemimpin terbaik. Oleh karena itu, demokrasi dinilai perlu terus diperbaiki, bukan ditinggalkan.

Selain itu, peserta turut mengkaji faktor penyebab pasang surut demokrasi, seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, munculnya pemimpin populis, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan upaya bersama melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan institusi, pendidikan politik, serta partisipasi publik yang aktif.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran individu dalam menjaga kualitas pemilu. Masyarakat diharapkan menjadi pemilih cerdas, menolak politik uang, serta aktif dalam pengawasan partisipatif.

Melalui forum Angkringan Demokrasi, Bawaslu DIY berharap dapat terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap demokrasi dan pemilu, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas.

Foto : Heri

Editor : Tim Bawaslu DIY