Bawaslu DIY dan DPD Partai Golkar DIY Sepakat Cegah Politik Uang
|
Yogyakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi dan audiensi bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) DIY pada Selasa (2/6/2026) di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Audiensi tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), pendidikan politik bagi masyarakat, hingga upaya bersama dalam pencegahan politik uang.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menyampaikan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.
“Demokrasi membutuhkan peran penting partai politik. Karena itu, kolaborasi dan sinergi antara peserta pemilu dan penyelenggara sangat diperlukan untuk mewujudkan integritas demokrasi, khususnya di DIY. Pertemuan seperti ini menjadi ruang yang baik untuk berdiskusi dan melakukan evaluasi bersama demi perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan,” ujar Najib.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu DIY juga melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan melalui SIPOL. Bawaslu meminta agar setiap perubahan data kepengurusan, keanggotaan, maupun alamat kantor partai dapat terus diperbarui untuk mendukung akurasi data pengawasan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Sutrisnowati, menjelaskan bahwa koordinasi dengan partai politik menjadi bagian penting dalam pengawasan data pemutakhiran partai politik berkelanjutan sekaligus upaya membangun komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan peserta pemilu.
“Pemutakhiran data partai politik merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pemilu. Kami berharap apabila terdapat perubahan data kepengurusan, alamat kantor, maupun dokumen lainnya, Bawaslu dapat memperoleh informasi yang sama sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal,” ujar Sutrisnowati.
Selain membahas data partai politik, audiensi juga menyoroti pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam diskusi, DPD Partai Golkar DIY menyampaikan dukungannya terhadap program pendidikan politik yang dilakukan Bawaslu, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan politik.
Bawaslu DIY menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik maupun organisasi sayap partai.
Isu politik uang turut menjadi perhatian dalam diskusi. Para peserta sepakat bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan demokrasi dan memerlukan upaya pencegahan secara bersama-sama.
Ketua Bawaslu DIY menegaskan bahwa politik uang tidak dapat dicegah hanya oleh Bawaslu semata karena keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dan partai politik dalam membangun budaya politik yang sehat.
“Politik uang merupakan musuh bersama yang harus dicegah sejak dini. Upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan politik yang berkelanjutan agar permintaan dan penawaran terhadap praktik politik uang dapat terus ditekan,” tegas Najib.
Senada dengan hal tersebut, Sutrisnowati menyampaikan bahwa terdapat dua langkah penting dalam upaya menekan praktik politik uang, yaitu komitmen bersama untuk mencapai politik yang bersih dan memperkuat aspek regulasi serta penegakan hukum.
“Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan komitmen seluruh pihak, termasuk partai politik, untuk mencapai politik yang bersih. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting agar upaya pencegahan politik uang dapat berjalan lebih efektif,” ujar Sutrisnowati.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu DIY berharap sinergi dengan partai politik dapat terus diperkuat, baik dalam pemutakhiran data kepartaian, pendidikan politik kepada masyarakat, maupun pencegahan politik uang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang lebih berintegritas, inklusif, dan berkualitas.
Foto: Yunita
Editor : Tim Humas Bawaslu DIY
