Bawaslu DIY dan Pemuda Katolik Perkuat Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Pemilu
|
YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) menerima audiensi dari Pemuda Katolik Daerah DIY dalam rangka memperkuat kolaborasi pengawasan partisipatif pemilu. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu DIY, perwakilan sekretariat, serta pengurus Pemuda Katolik Daerah DIY di ruang Media Centre Bawaslu DIY pada Selasa (31/02/2026).
Kegiatan dibuka oleh Hasto yang menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemuda Katolik untuk menjalin kerja sama dengan Bawaslu DIY. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menegaskan pentingnya membangun jejaring pengawasan pada masa pasca pemilu (post electoral).
“Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pengawasan partisipatif dari masyarakat menjadi sangat penting. Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal menjaga nilai kebangsaan, kemajemukan, dan toleransi,” ujarnya.
Perwakilan Pemuda Katolik DIY, Eko, menyampaikan bahwa pihaknya ingin terlibat aktif dalam edukasi pemilih, khususnya pemilih pemula yang menjadi bagian besar dari anggota mereka. Dengan rentang usia anggota 17–45 tahun, Pemuda Katolik menilai memiliki potensi besar dalam mendorong kesadaran politik generasi muda.
“Kami ingin berkontribusi dalam edukasi pemilih pemula sekaligus terlibat dalam pengawasan pemilu agar demokrasi berjalan lebih baik,” ungkap Eko.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina, menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut. Ia menawarkan sejumlah program yang dapat dikerjasamakan, seperti Bawaslu Ngampus, Konsolidasi Demokrasi, Sosialisasi Pemilih, hingga Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
Selain itu, kolaborasi juga dapat diperluas hingga tingkat kabupaten/kota melalui program seperti Bawaslu Goes to School dan Duta Pemilih Pemula. Umi juga membuka peluang magang bagi anggota Pemuda Katolik yang ingin terlibat lebih jauh dalam proses pengawasan pemilu.
Dalam diskusi, Pemuda Katolik DIY turut menyampaikan hasil refleksi dan riset internal terkait peran anak muda dalam demokrasi. Mereka menyoroti masih rendahnya kemandirian pemilih pemula dalam menentukan pilihan, serta adanya pengaruh dari pihak lain, termasuk lingkungan keluarga.
Selain itu, mereka juga menyoroti fenomena politisasi ruang-ruang sosial, termasuk tempat ibadah, yang dinilai perlu diawasi agar tidak disusupi kepentingan politik praktis.
Bawaslu DIY juga mengidentifikasi tantangan lain, seperti keberadaan mahasiswa perantauan yang kerap menjadi target mobilisasi politik, baik sebagai tim sukses maupun buzzer. Oleh karena itu, edukasi terkait hak pilih dan mekanisme administrasi menjadi langkah penting yang perlu diperkuat bersama.
Dalam penutupnya, Ketua Bawaslu DIY menekankan pentingnya pemahaman aturan kepemiluan di masyarakat, termasuk prinsip bahwa hak pilih tidak dapat diwakilkan serta adanya batasan dalam penggunaan hak pilih bagi pemilih pindahan.
Audiensi ini menghasilkan kesepahaman awal untuk memperkuat edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif, yang ke depan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) maupun program bersama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan peran generasi muda semakin kuat dalam mengawal demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Editor : Tim Humas Bawaslu DIY
Foto : Upi
