Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu DIY Evaluasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Divisi P2H Bawaslu DIY dan Divisi P2h/HP2H Kabupaten/Kota se-DIY menggelar diskusi hasil pemantauan PDPB Triwulan I di wilayah DIY

Divisi P2H Bawaslu DIY dan Divisi P2h/HP2H Kabupaten/Kota se-DIY menggelar diskusi hasil pemantauan PDPB Triwulan I di wilayah DIY

YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi data Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H/HP2H) bersama Bawaslu kabupaten/kota se-DIY untuk mengevaluasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 secara daring melalui platform Zoom pada Rabu sore (17/04/2026).

Rapat yang dibuka oleh Kepala Bagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY ini dihadiri oleh jajaran Divisi P2H Bawaslu DIY, Koordinator Divisi P2H/HP2H Bawaslu kabupaten/kota, kepala sub bagian terkait, serta staf pengawasan dari seluruh wilayah DIY.

Dalam arahannya, Umi Illiyina selaku Koordinator Divisi P2H Bawaslu DIY menyampaikan apresiasi atas kinerja pengawasan selama Ramadhan dan Idulfitri. Ia menekankan pentingnya pelaporan berjenjang agar hasil pengawasan selaras dengan pleno PDPB di masing-masing daerah.

“Tahun 2026 menjadi tolok ukur kesiapan Bawaslu dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. Evaluasi ini penting untuk merumuskan strategi pengawasan ke depan,” ujarnya.

Pada pelaksanaan pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten/Kota menghadapi beberapa tantangan diantaranya adanya ketidaksinkronan data antarinstansi, keterbatasan akses terhadap adta pemilih, potensi data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat, dan partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Berdasrkan pada tantangan tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder, meningkatkan uji petik di tingkat kalurahan dan optimalisasi kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Dalam rapat tersebut juga dibahas persiapan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang akan dilaksanakan pada Mei 2026. Seluruh jajaran diminta segera menyusun jadwal, metode, serta kebutuhan pelaksanaan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengawasan berbasis masyarakat.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu DIY berharap kualitas data pemilih dapat semakin akurat dan mutakhir, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di masa mendatang.

Foto : Eko

Editor : Tim Humas Bawaslu DIY

 

 

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle