Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu RI Tutup Pendidikan Pengawasan Partisipatif di DIY, Peserta Didorong Perkuat Jaringan Masyarakat

Bawaslu RI Tutup Pendidikan Pengawasan Partisipatif di DIY, Peserta Didorong Perkuat Jaringan Masyarakat

Yogyakarta – Rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Daerah Istimewa Yogyakarta resmi ditutup pada Kamis, 21 Agustus 2025. Acara yang berlangsung sejak 19–21 Agustus 2025 di Hotel Grand Mercure Sleman ini merupakan bagian dari pelaksanaan P2P di 13 titik di seluruh Indonesia, dengan DIY terpilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan.

Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono. Dalam sambutannya, Totok menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi melalui penguatan jaringan dan gerakan bersama.

“Peserta yang hadir dalam kegiatan ini diharapkan tidak hanya berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi mampu mengembangkan jaringan dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu,” ungkap Totok.

Kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta, yang terdiri dari 30 orang asal Kabupaten Sleman, 30 orang dari Kabupaten Kulon Progo, dan 30 orang dari Kota Yogyakarta. Mereka mengikuti serangkaian materi, diskusi, dan simulasi terkait strategi membangun pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu RI juga memberikan penghargaan kepada peserta terbaik yang dinilai aktif, inovatif, dan memiliki komitmen tinggi selama mengikuti pendidikan. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus konsisten dalam mengawal demokrasi.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Bawaslu berharap para alumni P2P dapat menjadi penggerak di tengah masyarakat, sehingga pengawasan partisipatif dapat tumbuh kuat dari akar rumput dan menjadi budaya demokrasi di Indonesia.

 

Foto     : Heri

Editor   :Upi

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle