Perkuat Budaya Literasi Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI Tekankan Pentingnya Menulis Sejarah Demokrasi
|
Yogyakarta, 27 Mei 2025 — Dalam rangka memperkuat budaya literasi sekaligus memperingati Hari Buku Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Seminar Literasi Pengawasan Pemilu dan peluncuran Katalog Buku Bawaslu secara daring, Selasa (27/5). Acara ini menjadi wujud komitmen Bawaslu dalam mendokumentasikan hasil pengawasan pemilu dan membangun ekosistem keilmuan berbasis literasi kelembagaan.
Kegiatan dibuka oleh jajaran pimpinan Bawaslu RI dan menghadirkan berbagai narasumber nasional menyoroti pentingnya peran pengawas Pemilu tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman pengawasan dalam bentuk tulisan ilmiah.
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Herwyn JH Malonda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi kolektif atas proses pemilu yang telah dilalui.
“Kita sebagai pengawas pemilu bukan hanya bertugas mengawasi, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui literasi,” tegas Herwyn.
Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi akademik, di antaranya Retno Andini (Perpustakaan Nasional RI), Mada Sukmajati (UGM), Mohamad (Unhasy), Aditya Perdana (UI), dan Nur Hidayat Sardini (Undip). Mereka menyoroti pentingnya publikasi, dokumentasi hasil pengawasan, dan perlunya gerakan literasi politik yang berkelanjutan.
Nur Hidayat Sardini mengungkapkan pentingnya Bawaslu mencatat sejarahnya sendiri melalui media.
“Saya rindu Bawaslu menulis catatan sejarahnya di media massa, sebagai torehan otentik perjalanan demokrasi yang ditulis oleh pelaku utamanya,” Ujar Nur Hidayat.
Senada, Mohamad menekankan bahwa menulis adalah bentuk pertanggungjawaban publik.
“Masyarakat merindukan Bawaslu hadir di kolom opini media, memberikan gagasan dan refleksi kepemiluan secara ilmiah. Jangan hanya menunggu kritik, lebih baik beri gagasan lebih dahulu,” ujar Mohamad.
Sementara itu, Aditya Perdana menyoroti pentingnya pendidikan politik jangka panjang yang berbasis komunitas dan media sosial. Ia mengajak Bawaslu untuk melakukan kampanye literasi pengawasan secara masif di daerah rawan pelanggaran Pemilu.
Retno Andini mencatat bahwa hingga saat ini, Bawaslu telah memiliki 132 ISBN. Ia mengingatkan bahwa ISBN adalah identitas buku, bukan simbol prestise, dan penting untuk distribusi dan promosi.
Acara ini ditutup dengan peluncuran katalog buku Bawaslu oleh Sekretaris Jenderal dan simbolisasi penyerahan kepada Kordiv SDM Bawaslu RI. Melalui seminar ini, Bawaslu menegaskan pentingnya dokumentasi sebagai warisan kelembagaan dan instrumen edukatif untuk memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.
Editor: Hani Palupi
Foto : Hani Palupi
