Bawaslu DIY Dalami Budaya Politik Uang melalui Perspektif Psikologi Politik

Yogyakarta — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mohammad Najib, menerima wawancara penelitian dari tim KISP di Kantor Bawaslu DIY, Jumat (9/10/2026). Wawancara bertajuk “Budaya Politik Uang di Indonesia: Perspektif Psikologi Politik Uang” ini membahas praktik politik uang pada Pemilu 2024, perilaku pemilih, pengaruh budaya dan kewilayahan, serta tantangan penegakan hukum dan pencegahannya di DIY. 

Penelitian yang dilakukan bersama BRIN selama tiga tahun di DIY, Jawa Barat, dan Bali tersebut bertujuan membandingkan pola politik uang di wilayah dengan latar budaya berbeda. Diskusi juga mengulas alasan pemilih menerima, menolak, atau melaporkan praktik politik uang.

Dalam wawancara, Mohammad Najib menyoroti bahwa politik uang tidak semata-mata dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Normalisasi pemberian, tekanan ekonomi, hingga kekecewaan terhadap pejabat terpilih dapat memengaruhi sikap pemilih terhadap praktik tersebut. 

Pembahasan turut menyoroti hambatan penanganan politik uang, termasuk risiko intimidasi terhadap pelapor dan saksi, persyaratan laporan formal, serta penggunaan perantara yang menyulitkan penelusuran sumber dana. Karena itu, pencegahan dan penindakan perlu berjalan beriringan untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan pemilu. 

“Pencegahan dipandang sebagai tanggung jawab bersama Bawaslu, partai politik, kandidat, pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.” 

Melalui wawancara ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor psikologis, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi praktik politik uang. Hasil kajian juga dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat pendidikan ant politik uang, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi yang berintegritas.

Foto: Upi

Editor: Tim Humas Bawaslu DIY