Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja, Bawaslu Provinsi DIY Lakukan Sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
|
Yogyakarta, 15 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) serta P2TPAKK Rekso Dyah Utami pada Rabu (14/5).
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DIY Mohammad Najib, Umi Illiyina dan Sutrisnowati serta jajaran staf sekretariat. Audiensi disambut oleh Kepala Dinas DP3AP2 Provinsi DIY Erlina Hidayati Sumardi dan Ketua Pelaksana P2TPAKK Sri Maryani.
Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Najib menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual.
“Bawaslu Provinsi DIY memiliki concern besar terhadap isu ini. Untuk itu, kami ingin membangun kemitraan strategis dengan DP3AP2 dan P2TPAKK agar misi yang sama ini bisa kita perjuangkan bersama,” ujar Mohammad Najib.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu RI Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024, yang mewajibkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Posko Anti Kekerasan di setiap satuan kerja.
Kepala Dinas DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama serupa dengan berbagai lembaga pemerintahan dan juga lembaga Pendidikan, dalam bentuk membuka layanan seperti konseling, bantuan hukum, rumah aman, hingga satgas penanganan kekerasan tingkat desa.
“Kami sangat terbuka untuk membentuk payung hukum kerja sama dalam bentuk MoU atau perjanjian formal lainnya. Ini akan memperkuat koordinasi di lapangan, apalagi kami juga telah terhubung dengan LPSK untuk mempermudah perlindungan korban,” tutur Erlina.
