Persiapkan Strategi Mengawal Kualitas Demokrasi dan Pemilu 2029 melalui Pengawasan Partisipatif
|
Yogyakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal kualitas demokrasi dan Pemilu 2029 melalui dialog publik dalam program talk show RRI pada Sabtu, 12 September 2026. Mengangkat tema “Mengawal Kualitas Demokrasi dan Pemilu”, diskusi membahas berbagai tantangan kepemiluan, mulai dari literasi politik, politik uang, hoaks, hingga penguatan pengawasan partisipatif.
Dalam dialog tersebut, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menekankan bahwa persiapan menghadapi Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Tahapan Pemilu akan dimulai pada 2027 sehingga edukasi dan literasi masyarakat perlu dibangun jauh sebelum tahapan berlangsung.
Diskusi juga menyoroti kondisi literasi masyarakat DIY. Tingginya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia di DIY dinilai menjadi modal penting dalam membangun kesadaran demokrasi. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menghadapi penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital.
“DIY memiliki banyak orang teredukasi, kesadaran yang tinggi, serta banyak kritikus dan aktivis pemilu. Namun, DIY juga menjadi salah satu daerah yang banyak memproduksi hoaks pada Pemilu 2024. Ini dua sisi yang harus kita kelola, karena sesuatu yang baik dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi juga dapat menjadi produk kejahatan,” ungkapnya.
Sementara itu, narasumber lain, Amir dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) menyoroti munculnya tantangan baru di ruang digital, termasuk perkembangan transaksi uang digital dan pola-pola baru yang berpotensi digunakan dalam pelanggaran Pemilu. Menurutnya, masyarakat sipil perlu diperkuat agar mampu menjadi agen pendidikan dan melakukan peer education bersama Bawaslu.
“Generasi Z dan Generasi Alpha akan menghadapi bentuk-bentuk baru dalam ruang digital. Karena itu, diperlukan rumusan pencegahan yang mampu mengantisipasi potensi pelanggaran di ruang digital,” papar Amir
Amir mendorong generasi muda memahami tahapan Pemilu dan prinsip-prinsip keadilan Pemilu. Masyarakat juga dapat berperan dengan menyampaikan atau memublikasikan temuan mengenai kejanggalan dalam proses Pemilu melalui mekanisme yang tepat.
“Mari kita dorong pengawasan partisipatif ini tidak lagi negara-sentris, tetapi juga bergeser kepada generasi muda.” ungkapnya.
Mohammad Najib menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya sehingga pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan aparat pengawas.
“Kita tidak bisa mengandalkan aparat, karena jumlah aparat terbatas. Karena itulah penting masyarakat ikut mengawasi dan itulah kita ada Pendidikan Pengawas Partisipatif. Agar generasi muda terlibat dalam pengawasan, teredukasi, dan akhirnya mengedukasi temannya,” jelas Najib.
Persoalan politik uang juga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dalam dialog. Politik uang disebut sebagai tantangan yang perlu ditekan karena dapat mendorong praktik politik transaksional dan berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi.
Bawaslu DIY sendiri telah mengembangkan Desa Anti Politik Uang sebagai salah satu bentuk gerakan masyarakat dalam mencegah politik uang. Dalam dialog disebutkan terdapat 44 desa anti politik uang di DIY yang dirintis bersama pegiat Pemilu dan masyarakat.
Selain politik uang, netralitas ASN, TNI, dan Polri juga menjadi isu yang perlu terus diawasi. Najib menyebut persoalan netralitas kerap muncul dalam penyelenggaraan Pilkada dan memiliki potensi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan maupun fasilitas.
Menutup dialog, Mohammad Najib mengajak pemilih, peserta Pemilu, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat tidak berhenti pada kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu, tetapi mengambil bagian dalam pengawasan.
Foto: Heri
Editor: Tim Humas Bawaslu DIY
