Tekankan Efisiensi dan Kualitas Anggaran, Bawaslu DIY Selenggarakan Rapat Evaluasi tahun 2023 dan Persiapan Anggaran Tahun 2024

Yogyakarta – Bersiap menjelang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu DIY beserta jajarannya mencermati kembali penyerapan anggaran sekaligus kinerja pada tahun 2023 untuk menapaki persiapan kegiatan dan anggaran di tahun 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Bawaslu DIY yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu DIY M. Najib, berserta pimpinan Bawaslu DIY lainnya yaitu Umi Illiyina, Sutrisnowati dan Agung Nugroho menekankan tentang efisiensi dan kualitas anggaran. Bawaslu DIY juga mengundang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY sebagai narasumber. Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan bahwa anggaran dan kinerja Bawaslu DIY beserta jajarannya di tahun 2024 sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan.  “Evaluasi kinerja anggaran, memenuhi silabus nya EKA ini ada di PMK 22, inisiatornya adalah DJA untuk memonev kinerja anggaran. Misalkan eselon I sampai ke K/L. kalau di K/L mereka hanya di aspek manfaat, kalau di level satker itu ada di aspek implementasi. Yang dinilai ada capaian output, konsistensi, penyerapan anggaran, efisiensi,” tekan Pujiastuti narasumber dari DJPb DIY.

Pada rapat koordinasi, Bawaslu dari tingkat kabupaten/Kota juga turut  hadir dan menyampaikan permasalahan serta meminta solusi kepada narasumber mengenai permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, narasumber mengatakan bahwa harus jelas pengalokasian anggarannya sehingga pagunya akan terlihat kemudian. Sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber DJPb, Kepala Sekretariat Bawaslu DIY Screening Yosmar Dano menegaskan agar capaian output ini harus segera diselesaikan penganggarannya. “Saya hanya mau minta ketegasan terkait capaian output, sebagaimana tergambar, kami sebagai satker induk mempunyai tanggung jawab untuk monitoring anak satker. Ini sebagai tindak lanjut kami dalam membina bawaslu kabupaten/kota” tegas Kepala Sekretariat Bawaslu DIY dalam hal ini.