Bawaslu DIY Jadi Dewan Juri Lomba Debat Hukum dan Konstitusi Tingkat Nasional di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpartisipasi sebagai dewan juri dalam Lomba Debat Hukum dan Konstitusi Tingkat Nasional yang diselenggarakan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam rangka Dies Natalis XIV. Kegiatan berlangsung di Technoclass Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Kamis (1/10/2026). 

Lomba debat tersebut mengusung tema “Rekonstruksi Desain Sistem Pemilu: Mengawal Transformasi Hukum Pemilu yang Partisipatif dan Berkeadilan.” Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, bersama Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie serta dosen Prodi Hukum Tata Negara, Proborini Hastuti dipercaya menjadi dewan juri. 

Rangkaian perlombaan meliputi babak semifinal, perebutan juara III dan IV, hingga babak final. Sebelumnya, penilaian babak penyisihan telah dilaksanakan secara daring terhadap 11 tim peserta pada 21–23 September 2026. 

Dalam setiap pertandingan, peserta mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari case building, penentuan posisi pro dan kontra, opening statement, sesi bidasan, closing statement, hingga ajudikasi oleh Dewan Juri. Selanjutnya, nilai direkapitulasi oleh Dewan Juri bersama panitia teknis sebelum dilakukan pengumuman pemenang. 

Keterlibatan Bawaslu DIY dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari ruang edukasi dan pengembangan wawasan hukum kepemiluan di kalangan mahasiswa. Melalui forum debat, peserta tidak hanya mengasah kemampuan argumentasi, tetapi juga mendiskusikan gagasan mengenai “hukum pemilu yang partisipatif dan berkeadilan” sesuai tema yang diangkat dalam Dies Natalis XIV KPK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

“Debat hukum dan konstitusi menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus memahami persoalan kepemiluan. Melalui forum seperti ini, kita dapat mendorong lahirnya gagasan tentang desain sistem pemilu yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan demokrasi,” ungkap Najib.

Foto: Yunita

Editor: Tim Humas Bawaslu DIY