Kuatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu DIY Bahas Strategi Program Pengawasan
|
Yogyakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) mematangkan sejumlah agenda strategis di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat (Parmas), dan kehumasan melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring, Jumat (4/9/2026). Rapat yang berlangsung secara daring tersebut dipimpin Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu DIY, Umi Illiyina.
Rapat diikuti Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Subkoordinator Pencegahan dan Humas, serta jajaran staf pengawasan dan kehumasan. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (FH UNY), rapat koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), persiapan Srawung Demokrasi, Pojok Pengawasan Luar Ruangan, hingga evaluasi triwulanan bidang pencegahan, Parmas, dan Humas.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah persiapan penandatanganan PKS dengan Fakultas Hukum UNY. Bawaslu DIY masih melakukan penyempurnaan terhadap draf kerja sama yang sebelumnya telah menerima catatan revisi dari Koordinator Divisi P2H.
Penyempurnaan diarahkan pada sejumlah substansi, antara lain judul PKS agar dapat mengakomodasi kepentingan Bawaslu DIY, klausul penyelesaian sengketa agar lebih humanis dan mengacu pada pola kerja sama sebelumnya, serta penyesuaian posisi Bawaslu DIY sebagai Pihak Pertama.
Bawaslu DIY juga mematangkan persiapan “Srawung Demokrasi”, yang dijadwalkan kick-off pada Rabu, 16 September 2026 pukul 09.30 WIB secara tatap muka di kantor Bawaslu DIY. Kegiatan ini dirancang menjadi agenda rutin bulanan setiap Rabu pukul 09.30 WIB.
Peserta “Srawung Demokrasi” akan melibatkan alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) angkatan 2025 dan 2026, mitra strategis pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas disabilitas. Kegiatan akan memanfaatkan Zoom dengan kapasitas hingga 300 peserta dan disiapkan opsi siaran langsung melalui YouTube apabila jumlah peserta melebihi kapasitas.
Pada agenda Pojok Pengawasan Luar Ruangan, Bawaslu DIY terus menjalin komunikasi dengan sejumlah mitra radio. RRI Jogja masih dalam tahap komunikasi, termasuk pembahasan kebutuhan narasumber eksternal dan topik siaran. Sementara itu, GCD FM telah menetapkan jadwal siaran pada 10 September 2026 pukul 13.00–14.00 WIB dengan narasumber Bayu dan Sri Krisnawati.
Bawaslu DIY turut mempersiapkan evaluasi rutin triwulanan bidang pencegahan, Parmas, dan Humas. Kegiatan evaluasi gabungan dijadwalkan berlangsung secara luring pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam evaluasi pencegahan, kegiatan pencegahan daring di DIY telah diperbarui hingga awal Juli 2026. Namun, Bawaslu Kabupaten Sleman masih menghadapi kendala teknis penyimpanan data pada salah satu akun operator yang perlu ditindaklanjuti.
Untuk bidang Parmas, pembaruan data kegiatan periode Juli–September 2026 akan didistribusikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada akhir September. Sementara di bidang Humas, disepakati pembuatan Google Form untuk mendata pemberitaan eksternal Kabupaten/Kota, termasuk tautan berita, sebagai bank data yang diperbarui setiap tiga bulan.
Selain agenda kepemiluan dan kehumasan, rapat juga membahas rencana penguatan kapasitas kepemiluan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026.
Format kegiatan diusulkan tidak sekadar menghadirkan penyandang disabilitas sebagai peserta, tetapi berupa pelatihan pengenalan ragam disabilitas bagi staf Divisi P2H. Kegiatan direncanakan bekerja sama dengan SIGAB, dengan staf Bawaslu DIY sebagai peserta pembelajaran dan SIGAB memfasilitasi tempat serta menghadirkan peserta dari berbagai ragam disabilitas.
Melalui rangkaian agenda tersebut, Bawaslu DIY terus memperkuat koordinasi internal sekaligus membangun jejaring eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan, pengawasan partisipatif, edukasi kepemiluan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Foto: Eko
Editor: Tim Humas Bawaslu DIY
