Bawaslu DIY Dorong Pemahaman Demokrasi dan Pemilu di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

SLEMAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) kembali menggelar program Konsolidasi Demokrasi melalui diskusi bertema “Demokrasi dan Pemilu” yang dilaksanakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kampus UIN Sunan Kalijaga tersebut menghadirkan Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, sebagai pemateri dan diikuti oleh mahasiswa Jurusan PIAUD.

Dalam pemaparannya, Mohammad Najib menjelaskan bahwa demokrasi dan pemilu merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam sistem ketatanegaraan modern. Menurutnya, semua negara demokrasi menyelenggarakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu berjalan secara demokratis.

“Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan secara damai sesuai amanat konstitusi. Namun kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu, melainkan juga bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Prinsip utama demokrasi meliputi partisipasi politik, kesetaraan hak, kebebasan berpendapat, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam diskusi tersebut, peserta juga diajak memahami perkembangan demokrasi dari masa Yunani Kuno hingga demokrasi modern. Najib menuturkan bahwa demokrasi modern berkembang melalui berbagai peristiwa penting dunia seperti Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, serta perkembangan sistem ketatanegaraan di Inggris yang melahirkan prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat.

Selain membahas konsep demokrasi, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu dinilai tidak hanya menjadi mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga media pendidikan politik dan sarana evaluasi terhadap pemerintahan.

“Pemilu memiliki fungsi penting sebagai mekanisme transfer kekuasaan secara damai, sarana penyelesaian konflik politik, sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah,” jelas Najib.

Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai tantangan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Meski secara prosedural Indonesia dinilai telah memenuhi unsur demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu dan keberadaan lembaga negara, namun secara substantif masih terdapat sejumlah persoalan seperti rendahnya literasi politik masyarakat, lemahnya hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, hingga munculnya praktik oligarki dan manipulasi politik.

Menurut Najib, demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui prosedur formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan serta integritas.

“Pemilu tidak selalu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis. Karena itu, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan dijalankan setelah pemilu berlangsung,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu DIY berharap mahasiswa dapat memahami pentingnya demokrasi dan pemilu secara lebih kritis, sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Foto : Yuda

Editor : Tim Humas Bawaslu DIY