Bawaslu DIY Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DIY
|
Yogyakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) terus memperkuat konsolidasi demokrasi menjelang tahapan Pemilu 2029. Salah satunya melalui audiensi dan koordinasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DIY yang digelar pada Senin (15/06/2026). Dalam kegiatan audiensi tersebut para pihak membahas sejumlah isu strategis kepemiluan, mulai dari pemutakhiran data partai politik, pendidikan politik masyarakat, hingga pencegahan politik uang.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas membutuhkan kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Menurutnya, ketiga elemen tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang semakin matang dan berintegritas.
"Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga oleh terbangunnya kolaborasi yang konstruktif antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan semakin dekat dimulainya tahapan Pemilu 2029 pada tahun 2027, penguatan literasi politik dan pendidikan politik masyarakat menjadi agenda strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendorong partisipasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab," ujar Najib.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu DIY juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bawaslu meminta partai politik untuk aktif memperbarui setiap perubahan data kepengurusan, keanggotaan, maupun alamat kantor guna memastikan akurasi data yang menjadi dasar pengawasan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Sutrisnowati, menjelaskan bahwa komunikasi yang intensif antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data kepartaian.
"Pemutakhiran data partai politik merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola kepemiluan yang akuntabel. Karena itu, kami berharap setiap perubahan kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, maupun dokumen administrasi lainnya dapat disampaikan dan diperbarui secara berkala. Selain memperkuat fungsi pengawasan, data tersebut juga akan memudahkan proses verifikasi pada masa tahapan pemilu mendatang, karena seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan," ujar Sutrisnowati.
Selain aspek administrasi kepartaian, audiensi juga membahas penguatan pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu DIY menilai pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Dalam diskusi tersebut, PAN DIY menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pendidikan politik yang selama ini dijalankan Bawaslu, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik.
Bawaslu DIY menyambut baik dukungan tersebut dan membuka peluang kolaborasi dalam berbagai kegiatan pendidikan politik yang melibatkan partai politik maupun organisasi masyarakat.
Selain itu, isu politik uang turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan itu. Bawaslu DIY menegaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Najib menekankan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu semata. Keterbatasan sumber daya pengawasan membuat peran aktif masyarakat dan partai politik menjadi sangat penting dalam menciptakan budaya politik yang sehat dan bebas dari praktik transaksional.
"Pencegahan politik uang tidak dapat dibebankan kepada Bawaslu semata. Dengan keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki dibandingkan dengan luasnya aktivitas politik di masyarakat, diperlukan keterlibatan aktif partai politik dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Melalui kolaborasi tersebut, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif," ujar Najib.
Senada dengan hal tersebut, Sutrisnowati mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan regulasi dalam penanganan kasus politik uang. Dalam praktiknya, tidak sedikit dugaan pelanggaran yang sulit ditindaklanjuti karena keterbatasan alat bukti yang tersedia.
"Politik uang masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan pemilu. Dalam praktiknya, tidak semua dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti karena adanya keterbatasan alat bukti yang memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara lebih efektif," ujar Sutrisnowati.
Melalui audiensi ini, Bawaslu DIY berharap sinergi dengan partai politik dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat. Kolaborasi dalam pemutakhiran data kepartaian, pendidikan politik masyarakat, dan pencegahan politik uang diharapkan menjadi fondasi penting menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang lebih berintegritas, inklusif, dan berkualitas.
Foto: Yunita
Editor : Tim Humas Bawaslu DIY
