Lompat ke isi utama

Berita

DKPP Soroti Integritas Penyelenggara Pemilu, Bawaslu DIY Suarakan Komitmen Jaga Integritas Pemilu

Bawaslu DIY Berkomitmen Jaga Integritas Pemilu dalam Seminar Nasional “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di UGM

Bawaslu DIY Berkomitmen Jaga Integritas Pemilu dalam Seminar Nasional “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di UGM

Yogyakarta – Penguatan integritas penyelenggara pemilu menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis (4/6/2026) di Auditorium Gedung BB Lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, aktivis demokrasi, media massa, dan masyarakat sipil untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat integritas penyelenggara pemilu.

Dalam pengantar seminar disampaikan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus sarana pergantian kekuasaan secara demokratis dan damai. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat, melainkan juga oleh integritas para penyelenggara pemilu.

Anggota Bawaslu DIY, Bayu Mardinta Kurniawan menegaskan bahwa pemilu merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

“Pemilu bukan sekadar prosedur administratif lima tahunan. Setiap suara yang diberikan masyarakat merupakan representasi harapan dan kepercayaan rakyat terhadap masa depan bangsa. Karena itu, integritas penyelenggara pemilu menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujarnya.

Dalam seminar tersebut dipaparkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sejumlah persoalan seperti dugaan pelanggaran kode etik, politisasi lembaga penyelenggara, praktik politik uang, penyebaran disinformasi, hingga intervensi kekuasaan dinilai dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Ketika integritas penyelenggara pemilu dipertanyakan, maka legitimasi hasil pemilu juga berpotensi dipersoalkan. Dampaknya bukan hanya pada hasil pemilu, tetapi juga terhadap stabilitas demokrasi secara keseluruhan,” ungkap salah satu pemateri dalam seminar.

Seminar juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk menghadapi tantangan demokrasi di masa mendatang. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Demokrasi yang kuat hanya dapat dibangun melalui kolaborasi. Pengawasan publik, pendidikan politik, serta budaya kritis masyarakat merupakan modal penting untuk menjaga integritas pemilu dan memperkuat demokrasi Indonesia,” tegas Bayu.

Para peserta seminar sepakat bahwa pemilu yang berintegritas bukan hanya tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan DKPP, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi.

Melalui seminar nasional ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Foto : Wandi

Editor : Tim Humas Bawaslu DIY

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle