Lolly Tekankan Pentingnya Desa APU sebagai Bentuk Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024

Bantul -- Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty memberikan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 11 Oktober 2023 di hadapan perangkat desa Murtigading, relawan Desa Anti Politik Uang (APU) Kalurahan Murtigading dan Kalurahan Terong, serta Panwascam se-Kabupaten Bantul. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, Anggota Bawaslu DIY Sutrisnowati dan Umi Illiyina, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul. Kalurahan Murtigading dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena Kalurahan Murtigading merupakan pionir Desa APU di wilayah Kabupaten Bantul dan DI Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, Carik Kalurahan Murtigading Rio Afrizon Vidiantoro menyambut baik kedatangan Lolly beserta jajarannya. Rio menyampaikan bahwa Kalurahan Murtigading merasa terbantu dengan adanya program Desa APU karena program tersebut mendukung visi misi kalurahan bersama masyarakat untuk memajukan pembangunan kalurahan serta menjadikan kalurahan amanah dan transparan. Ketua Tim Desa APU Murtigading kemudian menceritakan sejarah munculnya inisiatif menolak politik uang yang berawal pada Pemilihan Kepala Desa Murtigading tahun 2016 hingga akhirnya lahirlah deklarasi pembentukan desa APU pada tahun 2019. Hingga saat ini, Tim Desa APU Murtigading secara aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait proses politik di kalurahan dan memberikan pemahaman untuk menolak politik uang.

Selanjutnya, dialog pengawasan partisipatif bersama Lolly dipandu oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho. Dalam paparannya, Lolly menyampaikan tim relawan Desa APU dan Bawaslu RI memiliki masa bakti yang sama, yakni tahun 2022-2027, sehingga seharusnya hal ini memudahkan koordinasi antara tim Desa APU dengan Bawaslu RI. Bawaslu RI memiliki 956 desa APU di seluruh Indonesia. Namun hasil analisis Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menemukan beberapa catatan kritis, salah satunya adalah inisiatif yang lahir dari bawah jauh lebih kuat untuk menggerakkan masyarakat daripada inisiatif yang datang dari atas. “Butuh komitmen dan keberanian menggerakkan sehingga mendapatkan dukungan yang tiada hentinya dari semua pihak. Jadi meski ada pergantian lurah pun, desa APU akan tetap berjalan karena sistemnya sudah kuat,” papar Lolly.

Lolly menekankan bahwa forum warga bukan bagian yang terpisah dari Pendidikan Pengawas Partisipatif. “Desa APU menjadi fokus Bawaslu, namun refleksinya harus hidup dari forum-forum warga. Tidak boleh ujug-ujug dideklarasikan karena nanti hanya buang-buang anggaran tapi tidak ada dampaknya untuk negara dan desa. Terima kasih Desa APU di Murtigading ini telah memberikan inspirasi,” tegasnya. Momentum Pemilu 2024 yang penuh ketidakpastian menjadi penting karena pemilu bukan hanya milik partai politik, tetapi juga milik pemilih. Pendidikan politik seharusnya tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, KPU, dan DKPP sebagai panitia penyelenggara pemilu, namun juga menjadi tugas partai politik. “Semua warga negara adalah aktor dan tonggak kepemiluan kita. Suara setiap warga sama nilainya sehingga seharusnya semua warga negara menjadi aktor pemilu, bukan hanya penonton. Berhasil atau tidak (berhasil)nya Pemilu 2024 ditentukan oleh kita (warga negara), bukan oleh Bawaslu dan caleg,” tutupnya. Lolly berharap Desa APU Murtigading dapat menjadi percontohan bagi program Desa APU di seluruh Indonesia.