Totok Hariyono Hadiri Acara Dialog Publik Pemilu 2024 Di Fakultas Fisipol Ugm

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Totok Hariyono menghadiri  undangan di Fakultas FISIPOL UGM pada Kamis 31 Agustus 2023. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka dialog public bertajuk FISIPOL Leadership Forum (FLF) dengan tema “Peluang dan Tantangan Menuju Pemilu 2024 “. Acara ini diselenggrakan di Auditorium Mandiri Lt 4 FISIPOL UGM dan dihadiri oleh, Bawaslu, pegiat organisasi masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Acara digelar dengan format seminar yang terbagi menjadi 2 sesi, untuk sesi pertama pemaparan materi dari beberapa pembicara utama dan dilanjut sesi 2 dengan diskusi dan tanya jawab peserta.

Dalam kesempatan pemaparan materi tersebut Totok Hariyono menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini bukan hanya milik penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dll akan tetapi pemilu ini merupakan milik kita semua. Oleh karena itu pemilu 2024 ini mengusung tagline “Pengawasan Gotong Royong “yang berarti pemilu ini harus dikawal secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pemilu yang adil, damai dan demokratis banyak tantangan pemilu yang harus kita hadapi Bersama, misal pelanggaran politik identitas, politik netralitas, politik uang, hoaks dan juga kecurangan antar peserta pemilu. Maka Bawaslu hadir sebagai pihak penengah dan pengawasan yang selalu terbuka dalam melakukan pengawasan pemilu.

Totok Hariyono juga menghimbau kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk dapat membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pelaporan kecurangan maupun pelanggaran pemilu, dengan cara melapor kepada Bawaslu terdekat dan tentunya prosedur pelaporan sesuai dengan ketentuan pelaporan Bawaslu. Selain itu seluruh peserta juga dihimbau untuk ikut serta sebagai pemilih yang aktif dan jangan menjadi pemilih yang apatis (golput).

Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah politik identitas. Dalam gelaran pesta demokrasi, kerap terjadi politisasi identitas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. “Peserta maupun pendukung dilarang untuk menghasut dan menebar kebencian. Karena bisa menimbulkan hasrat pertentangan, perbedaan SARA," jelas Totok

Diharapkan setelah adanya kegiatan dialog public ini dapat mengidentifikasi permasalahan, dan tantangan dalam tata kelola penyelenggaran pemilu serentak 2024 serta dapat menghimpun penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, akademisi, ahli dan praktisi kepemiluan untuk menghasilkan rekomendasi yang holistik dalam meningkatkan kualitas pemilu dan membangun hubungan yang konstruktif antar stackholder pemilu. Sehingga proses pemilu serentak 2024 dapat terlaksana dengan adil, damai dan demokratis sesuai dengan amanat pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.