Yogyakarta – Masa non tahapan pasca selesainya pemilu dan pemilihan di tahun 2024 yang lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) terus bergerak menggencarkan Pendidikan politik di wilayah DIY.

Yogyakarta --Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) terus mematangkan langkah konsolidasi demokrasi melalui tindak lanjut program strategis sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026.

Yogyakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2025 melalui Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menggantikan DJP Online sebelumnya.

Yogyakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi secara daring dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu yang baru sebagai bentuk komitme

Yogyakarta – Tahun 2026 masih dalam masa non tahapan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) mempersiapkan sejumlah rencana dalam Pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.